SERANG – KPU Kota Serang menggelar rapat evaluasi pelaksanaan tahapan Pemilu 2019 selama 3 hari di Kota Bandung, 13-15 September 2019. Rapat menghasilkan daftar inventasiasi masalah (DIM) pemilu yang berasal dari hasil kajian setiap divisi. Rapat dihadiri oleh seluruh komisioner, sekretaris, para kasubag, staf pelaksana, serta tenaga pendukung. Hadir pada kesempatan tersebut, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Banten Nurhayat Santosa.
Ketua KPU Kota Serang Ade Jahran menerangkan, penyusun DIM pemilu ini adalah bahan untuk disampaikan pada kegiatan konsolidasi nasional (konsolnas) yang akan digelar KPU RI tanggal 21 September 2019 nanti di Jakarta. KPU Kota Serang, kata Ade, selain membahas tahapan pemilu, juga menitikberatkan pada upaya konsolidasi hubungan antara komisioner dan Sekretariat.
“DIM yang kami susun adalah rangkuman dari evaluasi yang sudah digelar KPU Provinsi Banten untuk semua divisi. Mulai dari Divisi Hukum dan Pengawasan, Divisi Teknis, Divisi SDM dan Parmas, dan Divisi Data Pemilih,” kata Ade.
Divisi Teknis KPU Kota Serang Fierly MM menambahkan, tiga isu krusial yang mendominasi pembahasan DIM adalah mengenai akurasi daftar pemilih karena masih banyaknya data pemilih yang tidak memenuhi syarat; kekurangan surat suara pada hari H pemungutan dan penghitungan suara yang berpotensi menghilangkan hak pilih seseorang; hingga adanya pemungutan suara ulang (PSU) di 2 TPS akibat pemahaman KPPS yang tidak utuh terhadap prosedur dan alat kerja.
Pada kesempatan tersebut, Nurhayat Santosa lebih banyak menyampaikan evaluasi mengenai relasi kerja antara komisioner KPU dengan jajaran Sekretariat. Pembagian kerja antara komisioner dengan sekretariat dapat dilacak dari porsi tugas dan kewenangan masing-masing.
“Dalam praktek pelaksanaan tugas yang ada sering terjadi hambatan ataupun permasalahan antara kedua unsur ini. Contohnya dalam tugas KPU ketika melakukan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran, maka komisioner KPU khususnya di kabupaten kota sangat sulit dalam menentukan perencanaan dan penyusunan program yang berkaitan dengan anggaran. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman mengenai masalah pengelolaan keuangan negara yang lebih dikuasai sekretariat,” kata Santos.
Karena itu, kata Santos, KPU RI akan membuat SOTK baru bagi KPU di provinsi dan kabupaten kota. Diharapkan dengan SOTK baru ini akan semakin memperkuat kelembagaan KPU. (ink)
