Berita Terkini

5 Catatan Evaluatif DPB

SERANG – Setidaknya ada lima catatan yang mengemuka dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (DPB) yang dilakukan oleh KPU provinsi dan kabupaten/kota yang tidak pilkada pada tahun 2020 ini. Kelima catatan itu adalah mengenai kepastian regulasi, dukungan kebijakan daerah, partisipasi publik, sumber dan ketersediaan data, serta konsistensi dan kesinambungan kegiatan. Demikian disampaikan Anggota KPU Provinsi Banten Agus Sutisna, pada rapat evaluasi pemutakhiran DPB yang digelar KPU Kota Serang, Senin 23 November 2020. Selain Agus Sutisna, pemateri dalam evaluasi adalah Anggota Bawaslu Kota Serang Rudi Hartono, dan Kabid PIAK Disdukcapil Kota Serang Apay Supardi.“ Dari sisi regulasi, kami masih menanti sebuah Peraturan KPU yang khusus mengatur mengenai tata laksana DPB ini. Kaitan dengan itu, kami juga berharap ada Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) Berkelanjutan. Sehingga data yang terhimpun setiap bulan dalam rapat pleno DPB, bisa langsung dieksekusi pada Sidalih dimaksud,” kata Agus. Tentang dukungan kebijakan daerah, kata Agus, ini menilik pada sejumlah temuan bahwa KPU kabupaten Kota kesulitan dalam mengembangkan kegiatan pemutakhiran DPB ini karena minimnya anggaran. Karena itu pemerintah daerah dapat membantu dengan cara mengalokasikan dana hibah. “Partisipasi publik yang kami maksud adalah tentang peran parpol. Dalam setiap kesempatan pleno, kami jarang melihat kehadiran parpol. Padahal, DPB ini erat kaitannya dengan kepentingan mereka saat pilkada maupun pemilu. Kami berharap betul ada masukan aktif dari parpol.” Sumber dan ketersediaan data juga masih menjadi tantangan dalam validasi DPB. “Kami membuka ruang tanggapan masyarakat. Tapi sayangnya, elemen data yang disampaikan publik maupun pihak terkait kepada KPU, kadang tidak lengkap. Biasanya hanya mencantumkan nama dan NIK. Sementara alamat dan status si pemilih tidak disampaikan. Ini tentu menjadi kesulitan tersendiri bagi kami untuk melakukan verifikasi. ”KPU, lanjut Agus, akan berupaya agar pemutakhiran DPB dapat serentak dilakukan seluruh KPU se-Indonesia tahun 2021 mendatang. Mengingat tahun depan dipastikan tidak ada pagelaran pilkada. Ini agar konsistensi dan kesinambungan data tetap terpelihara. Bawaslu menyoroti ihwal sinkronisasi data pemilih khusus (DPK) pada Pemilu 2019 ke dalam DPB. “Dalam catatan Bawaslu, ada sekitar 20 ribu DPK di Kota Serang saat Pemilu 2019 silam. DPK ini adalah pemilih yang tidak tercatat dalam DPT Pemilu 2019, namun menggunakan hak pilih di TPS dengan menggunakan KTP elektronik. Pertanyaannya adalah apakah DPK itu sudah dimasukan semua dalam DPB, atau dia menjadi data yang terpisah. DPK ini jumlahnya signifikan. Karena itu kami berharap DPB ini difokuskan pada sinkronisasi dengan data DPK,” kata Rudi Hartono. Hadir sebagai peserta dalam rapat evaluasi adalah perwakilan beberapa kelurahan, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), wartawan, OPD terkait, LP Serang, Rutan Serang, perwakilan Polres Serang, serta perwakilan Kodim 0602 Serang. (***)

KPU dan JRDP Diskusikan DPB

KPU dan JRDP Diskusikan DPB SERANG – Aktivis sosial yang terhimpun dalam Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP) menggelar diskusi bersama KPU Kota Serang perihal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (DPB). Diskusi tersebut dikemas dalam kegiatan bertajuk Come to RPP Ki Mas Jong KPU Kota Serang, Selasa 17 November 2020. Hadir dalam kegiatan diskusi Anggota KPU Kota Serang Fierly Murdlyat Mabrurri dan belasan aktivis JRDP.Aktivis JRDP Rizalul Umam mengatakan, KPU harus konsisten mengelola DPR minimal hingga setahun sebelum pelaksanaan pilkada dan atau pemilu. Rizal menuturkan, jangan sampai DPB ini hanya berlaku tahun 2020 untuk mengisi kekosongan KPU yang tidak melaksanakan pilkada. JRDP, kata Rizal, berharap DPB juga bisa segera dieksekusi ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Disdukcapil.“Kami berharap DPB ini menjadi program tahunan mulai 2021. Jangan menjadi agenda sekali jadi. Karena hampir pasti tahun depan semua daerah tidak menggelar pilkada. Jadi jangan berhenti sampai 2020 saja. Kami sarankan juga kepada KPU agar DPB bisa segera diunggah dan dieksekusi ke dalam Sidalih. Jangan nanti mendekati tahapan pilkada atau pemilu, DPB baru diunggah. Khawatir banyak data yang tercecer. Kami sarankan di setiap akhir tahun DPB juga dievaluasi. Karena bisa jadi datanya sudah berubah. Misalkan dalam DPB bulan Maret 2020 si Fulan masih terdata. Ternyata Desember dia sudah pindah domisili atau meninggal dunia. Jadi DPB ini harus benar-benar efektif dan menjadi agenda prioritas KPU,” kata Rizal.Anggota KPU Kota Serang Fierly Murdlyat Mabrurri menjelaskan, secepatnya akan dilakukan evaluasi terhadap DPB. KPU, kata Fierly, juga akan menetapkan target capaian DPB untuk tahun 2021 mendatang. “Kami secara periodik menggelar koordinasi bersama Bawaslu dan Disdukcapil untuk memvalidasi DPB ini. Sambil terus menunggu dan menjemput bola tanggapan masyarakat yang masuk. Tidak sedikit petugas RT, RW, dan aparatur keluarahn yang secara sukarela melaporkan dinamika kependudukan di wilayahnya kepada KPU. Jadi itu sangat membantu sekali,” kata Fierly.Diketahui, pada 4 November 2020 lalu, KPU RI memberikan penghargaan kepada lima kabupaten/kota sebagai wilayah percontohan dalam pemutakhiran DPB 2020 tingkat nasional. Dari lima kabupaten/kota, KPU Kota Serang berhasil mendapat sebagai nilai tertinggi dari hasil pemilihan tersebut. (***)

Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 Bersama Fatayat NU

KPU Kota Serang mengadakan Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Tahun 2020 "Come To RPP” bersama dengan Fatayat NU Kota Serang hari ke empat, Jum’at 20 November 2020. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Kota Serang Bapak Patrudin menjadi narasumber pada sosialisasi dengan fokus pembahasan mengenai pengetahuan data pemilih berkelanjutan yang dimoderatori oleh Kasubag Hukum Bapak Encep Supriadi, dan diikuti sebanyak 15 partisipan dari Fatayat NU Kota Serang dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dalam pemaparannya Bapak Patrudin mengajak peserta untuk melaporkan diri jika belum terdaftar dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. “Saya mengajak seluruh warga Kota Serang terutama yang datang pada sosialisasi hari ini untuk melaporkan data diri atau kerabatnya jika belum terdaftar sebagai pemilih, mengalami perubahan identitas, menginjak usia 17 tahun, mendapati anggota keluarga yang meninggal, pindah domisisili dan atau alih status pekerjaan TNI atau Polri.” Ujarnya. Penulis : Ningtyas Septiani Putri

Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 Bersama AMM

KPU Kota Serang mengadakan Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Tahun 2020 “Come To RPP” bersama dengan Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Kota Serang hari ke tiga, Kamis 19 November 2020. Ketua divisi Data dan Program KPU Kota Serang Bapak Nanas Nasihudin menjadi narasumber pada sosialisasi dengan fokus pembahasan mengenai pengetahuan data pemilih berkelanjutan yang dimoderatori oleh Kasubag Program dan Data Bapak Kuswanto, dan diikuti sebanyak 15 partisipan dari Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Kota Serang dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dalam pemaparannya Bapak Nanas Nasihudin menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi  pemutakhiran data pemilih ini dilakuan agar informasi sampai kepada masyarakat secara langsung. “Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan maksud dan tujuan agar masyarakat mendapat informasi secara langsung mengenai data dirinya ataupun kerabatnya, apakah mereka sudah masuk kedalam daftar sebagai calon pemilih ataupun jika sudah meninggal namun masih terdaftar sebagai calon pemilih.” Ujarnya. Penulis : Ningtyas Septiani Putri

Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 Bersama IGTKI

KPU Kota Serang mengadakan Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Tahun 2020 "Come To RPP” bersama dengan Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) Kota Serang hari ke tiga, Kamis 19 November 2020. Ketua KPU Kota Serang Bapak Ade Jahran menjadi narasumber pada sosialisasi dengan fokus pembahasan mengenai pengetahuan data pemilih berkelanjutan yang dimoderatori oleh Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik Bapak Tomi Irawan, dan diikuti sebanyak 15 partisipan dari Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) Kota Serang dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dalam pemaparannya Bapak Ade Jahran menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi  pemutakhiran data pemilih ini dilakukan agar masyarakat lebih sadar akan data pemilih berkelanjutan. “Untuk meningkatkan kesadaran calon pemilih, KPU Kota Serang mengadakan sosialisasi DPB baik itu dilangsungkan melalui media elektronik radio ataupun secara langsung seperti hari ini.” Ujarnya. Penulis: Ningtyas Septiani Putri

Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 Bersama FTBM

KPU Kota Serang mengadakan Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Tahun 2020 "Come To RPP” bersama dengan Forum Taman Baca Masyarakat (FTBM) Kota Serang. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat & SDM KPU Kota Serang Bapak M. Fahmi Musyafa menjadi narasumber pada sosialisasi dengan fokus pembahasan mengenai pengetahuan data pemilih berkelanjutan yang dimoderatori oleh Pelaksana Teknis Pemilu dan Hupmas Ibu Diah Novianti, dan diikuti sebanyak 15 partisipan dari Forum Taman Baca Masyarakat (FTBM) Kota Serang dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, pada Rabu 18 November 2020. Dalam pemaparannya Bapak M. Fahmi Musyafa menuturkan bahwa pemutakhiran data pemilih ini penting dilakukan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) maupun pilkada. “Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan menjadi penting dilakukan agar tidak ada calon pemilih yang kasusnya tidak terdaftar atau bahkan yang sudah meninggal masih terdaftar sebagai calon pemilih.” Ujarnya. Selain mensosialisasikan pentingnya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, Bapak M. Fahmi Musyafa juga mensosialisasikan bahwa di KPU Kota Serang terdapat Rumah Pintar Pemilu atau biasa disebut RPP. Di KPU Kota Serang RPP dinamai Ki Mas Jong, yang merupakan salah satu tokoh di Banten. Keberadaan RPP sebagai sarana pengetahuan bagi masyarakat manapun pada umumnya dan masyarakat Kota Serang pada khususnya, yang membutuhkan informasi sejarah kepemiluan, hasil pemilu baik nasional maupun lokal serta hasil pemilukada di Kota Serang. RPP Ki Mas Jong KPU Kota Serang terbuka untuk umum bagi yang ingin berkunjung dipersilahkan. Penulis : Ningtyas Septiani Putri

Populer

Belum ada data.